Korupsi Politik – Politik Korupsi adalah penggunaan kekuasaan disahkan oleh pejabat pemerintah untuk keuntungan pribadi tidak sah. Penyalahgunaan kekuasaan pemerintah untuk tujuan lain, seperti penindasan terhadap lawan-lawan politik dan kebrutalan polisi umum, tidak dianggap korupsi politik. Baik adalah tindakan ilegal oleh orang pribadi atau perusahaan tidak secara langsung terlibat dengan pemerintah. Tindakan ilegal oleh sebuah officeholder merupakan korupsi politik hanya jika tindakan secara langsung berkaitan dengan tugas-tugas resmi mereka.
Semua bentuk pemerintahan rentan terhadap korupsi politik. Bentuk korupsi beragam, tapi termasuk penyuapan, pemerasan, kronisme, nepotisme, patronase, korupsi, dan penggelapan. Sementara korupsi dapat memfasilitasi perusahaan kriminal seperti perdagangan narkoba, pencucian uang, dan perdagangan, tidak terbatas pada kegiatan ini.
Kegiatan ilegal yang merupakan korupsi berbeda-beda tergantung pada negara atau yurisdiksi. Misalnya, praktek-praktek pendanaan politik tertentu yang legal di satu tempat melanggar hukum di negara lain. Dalam beberapa kasus, pejabat pemerintah telah didefinisikan kurang luas atau kekuasaan, yang membuat sulit untuk membedakan antara tindakan legal dan ilegal. Di seluruh dunia, penyuapan sendiri diperkirakan melibatkan lebih dari 1 triliun dolar AS per tahun [1] Sebuah negara korupsi politik yang tidak dibatasi. Dikenal sebagai sebuah kleptokrasi, secara harfiah berarti “pemerintahan oleh para pencuri”.
sumber:wikipedia
Sudji's Weblog 