Lagi Berita Gembira :..Investment grade Indonesia dari Moodys

Bulan Januari 2012 adalah bulan yang penting dalam meniti perjalanan tahun 2012, terutama bagi perjalanan bisnis para investor local di Indonesia. Setelah tahun lalu kita mendapat berita gembira, dengan naiknya rating Indonesia oleh Fitch (Lebaga Rating Dunia) yang menaikan rating Indonesia menjadi BBB- dan memasukanya Indonesia menjadi Investment Grade (atau negara yang layak untuk ber-investasi )pada tanggal 15 Desember 2011 lalu, pada januari ini kita kembali mendapat gembira, Moody’s salah satu lembaga rating lainnya juga menaikan rating Indonesi menjadi Baa3 atau masuk menjadi investment grade.
Mengapa disebut berita gembira?
Pertama : ini menjadi berita gembira karena ditengah Negara-negara eropa dipangkas/diturunkan rating spt : italia, spanyol, yunani, perancis dll, kita justru malah naik.
Kedua :ini menjadi berita gembira karena naiknya rating ini menunjukan prospek ekonomi Indonesia yang bagus, atau paling tidak ketika Negara di belahan eropa dan amerika sedang mengalami perlambatan ekonomi justru kita di ekspektasi akan tumbuh stabil.
Ketiga : ini menjadi berita gembira karena dengan naiknya rating Indonesia dan menjadi Negara dengan kategori investment grade tentu akan membawa angin segar bagi ekonomi kita, karena dengam investment grade arus modal asing akan mengalir deras ke Indonesia baik di sector financial maupun sector riil.
Keempat: ini menjadi berita gembira karena dengan masuknya investasi asing ke Indonesia maka ekonomi akan mengeliat disemua sector, mulai awal tahun, sehingga bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh..masyarakat Indonesia, itu yang penting.
Wallahualam.

Read Full Post »

Wacana BI tentang Redenominasi : Redenominasi Bukan Sanering

Redenominasi Bukan Sanering
Pernah Dilakukan BI pada Era Orde Lama

JAKARTA — Pemotongan nilai Rupiah (sanering) pernah dilakukan Pemerintah pada masa orde lama. Di era kepresidenan Soekarno, Bank Indonesia pernah memutuskan uang Rp 10.000 menjadi sama nilainya dengan uang Rp 10.

Lalu kini, Bank Indonesia (BI) melontarkan wacana pemotongan nilai Rupiah atau redenominasi. Namun sejak awal, BI mengatakan bahwa pemotongan nilai Rupiah dalam konsep redenominasi tidak sama dengan sanering pada masa orde lama lalu.

Apa itu redenominasi, dan apa itu Sanering? Redenominasi merupakan pemotongan nominal uang tanpa mengurangi nilai tukarnya. Terjadi pemotongan angka uang menjadi lebih kecil ini namun tanpa mengubah nilainya. Sedangkan Sanering adalah memotong nilai tukar uang terhadap barang.

Dalam redenominasi, Rp10.000 dipotong menjadi Rp10, dengan harga barang yang semula Rp 10.000 juga berubah menjadi seharga Rp 10. Contohnya, misalnya pada harga cabe. Bila sebelumnya harga cabe satu kilogramnya Rp8.000, maka dengan redenominasi tiga digit nol-nya dihilangkan, maka harga cabe menjadi Rp8.

Harga cabe tetap, hanya nominalnya saja disederhanakan. Daya beli uang yang terkena redenominasi pun tetap. Dengan nilai uang Rp8, masyarakat bisa membeli beras satu kilogram.

Sedangkan dalam sanering, pemotongan uang belum tentu diikuti dengan harga barang. Misalnya harga cabe yang semula Rp8000, tidak serta merta bisa menjadi Rp8. Bisa jadi, harga barang tetap seperti harganya semula. Sementara nilai uang Rp8000 dimasyarakat, telah berubah menjadi Rp8.

Jadi, redenominasi hanya semacam penyederhanaan penulisan nominalnya saja yang tidak akan merugikan masyarakat. Sedangkan sanering bisa merugikan, karena perubahan nilai Rupiah juga diikuti oleh perubahan nilai barang.

Langkah redenominasi diwacanakan BI karena pecahan uang Rupiah saat ini dinilai sudah sangat besar, yakni hingga Rp100 ribu. Indonesia adalah negara pemilik pecahan mata uang terbesar ketiga di dunia, dengan pecahan mata Rupiah sebesar 100.000. Negara pemilik pecahan mata uang terbesar kedua di dunia adalah Vietnam, dengan pecahan mata uang Dong Vietnam sebesar 500.000. Zimbabwe di urutan pertama dengan pecahan sebesar 10 juta dolar Zimbabwe. Namun Zimbabwe telah lebih dulu melakukan redenominasi.

Deputi Gubernur BI, Budi Rochadi pada wartawan, Selasa (3/8) mengatakan, sebenarnya redenominasi sudah pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1966. Namun karena saat itu inflasi di Indonesia sedang tinggi, maka redenominasi yang diberlakukan pemerintah justru gagal mengamankan perekonomian.

Saat itu, uang Rp1.000 menjadi Rp1. Karena gagal, tahun itu juga BI sekaligus melakukan sanering, yakni melakukan pemotongan uang dimana yang dipotong hanya nilai uangnya saja. “Jadi kita sudah pernah redenominasi sekali dan sanering sekali. Waktu itu karena inflasi redenominasi gagal. Sekarang kita usulkan lagi wacana redenominasi karena inflasi kita sudah terkendali,” kata Budi.(

Read Full Post »

Hedge fund di Singapura makin marak

Hedge fund di Singapura makin marak
Oleh: Dewi Astuti

SINGAPURA (Bloomberg): Pendirian hedge fund di Singapura makin marak setelah bank sentral setempat menyetujui regulasi baru yang tidak mensyaratkan lisensi bagi hedge fund skala kecil.

Berdasarkan data Eurekahedge Pte, perusahaan penelitian hedge-fund global yang berbasis di Singapura, ada tujuh hedge fund baru dibentuk pada Mei dan Juni. Woodsford Capital Management Pte dan Pure Capital Ltd merupakan bagian dari tujuh hedge fund tersebut.

Eurekahedge mencatat jumlah pendirian hedge-fund baru pada tahun lalu merosot 13% menjadi 26 perusahaan, paling sedikit sejak 2003. Pada April, Monetary Authority of Singapore mengumumkan bahwa hedge-fund skala kecil boleh beroperasi tanpa lisensi.

Menurut Kher Sheng Lee, senior associate perusahaan hukum Dechert LLP di Hong Kong, Singapura tidak menerapkan kebijakan yang dapat mengganggu iklim bisnis di saat sejumlah pemerintah negara lain justru memperketat aturan.

Singapura bersaing dengan Hong Kong dalam industri hedge-fund global bernilai US$1,7 triliun seiring pertumbuhan ekonomi yang tinggi di kawasan dan memimpin pemulihan dunia. Di Hong Kong, manajer hedge-fund diharuskan memiliki lisensi seperti manajer reksa dana.

Setelah konsultasi dengan kalangan industri keuangan yang dilakukan sejak September 2009, bank sentral Singapura pada April mengeluarkan aturan hedge-fund dengan kelolaan dana kurang dari US$183 juta (S$250 juta) dan jumlah kliennya tidak lebih dari 30 orang boleh tidak memiliki izin.

Izin biasanya harus dimintakan ke bank sentral dengan menyerahkan surat notifikasi. Hedge fund skala kecil bersama mitranya yang lebih besar dan memiliki izin harus mempertahankan modal minimal S$250.000.

Mereka juga harus punya sedikitnya dua direktur. Meski hedge fund tersebut boleh tidak memegang izin, mereka tetap harus mengikuti aturan terkait transaksi sekuritas dan bursa berjangka serta tentang pencucian uang.

“Regulator menyadari pendirian hedge-fund skala kecil sebaiknya tidak dihambat regulasi,” ujar Michael Coleman, Chairperson Alternative Investment Management Association.

Peter Douglas, prinsipal GFIA Pte–perusahaan yang berkecimpung di bisnis wealth management di Singapura sekaligus konsultan para investor yang berminat mengalokasikan uangnya ke hedge-fund—menilai aturan baru menjadikan Singapura destinasi yang menarik untuk industri hedge-fund.

Mengacu data bank sentral, industri hedge fund di Singapura memegang kelolaan aset sebesar US$43 miliar pada akhir 2009, melonjak dari sekitar US$10 miliar pada 2005. Ada 320 hedge-fund di negeri jiran pada tahun lalu, meroket dari catatan 2001 yang hanya kurang dari 20 perusahaan.

Sebagai perbandingan, jumlah hedge fund yang terdaftar di Hong Kong mencapai 542 perusahaan per September 2009, atau meningkat lima kali lipat dari periode 2004. Hingga 31 Maret 2009, nilai aset yang dikelola mencapai US$55,3 miliar.(yn)

Read Full Post »

Klaim Awal Pengangguran AS Turun

Klaim Awal Pengangguran AS Turun

Washington (ANTARA News/AFP) – Klaim baru klaim tunjangan pengangguran Amerika Serikat turun menjadi 456.000 pekan lalu, menurut data pemerintah yang disiarkan Kamis, merupakan tanda terbaru dari perbaikan perlahan pasar kerja.

Klaim turun 3.000 dalam pekan yang berakhir 5 Juni dari minggu sebelumnya angka revisi 459.000, kata departemen tenaga kerja.

Sebagian besar analis memperkirakan klaim jatuh menjadi 450.000.

Itu adalah penurunan mingguan ketiga berturut-turut untuk klaim awal pengangguran setelah kenaikan tiba-tiba pada pertengahan Mei.

Tapi penurunan moderat itu tidak cukup untuk meningkatkan kepercayaan yang sudah bingung tentang keadaan pasar tenaga kerja AS.

“Tren penurunan dalam PHK yang dimulai pada musim semi tahun terakhir jelas selesai, setidaknya untuk saat ini,” kata Ian Shepherdson dari High Frequency Economics.

“Dengan klaim terdampar pada tingkat ini, kenaikan pembayaran gaji sektor swasta besar tidak dalam agenda.”

Klaim untuk pekan yang berakhir 29 Mei turun menjadi 4,46 juta, turun 255.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya.

Pekan lalu, departemen tenaga kerja melaporkan penciptaan lapangan pekerjaan Mei yang lebih lemah dari perkiraan, meningkatkan kekhawatiran pemulihan ekonomi goyah. (A026/K004)

Read Full Post »

Google’s U.S. economic impact

Google’s U.S. economic impact 

(Cross-posted to the Google Public Policy Blog)

In 1978, people told Douglas Twiddy he was crazy when he started renting out vacation homes in the Outer Banks of North Carolina. More than 30 years later, his son Ross is using our AdWords advertising program to help attract prospective renters — and grow his small business, Twiddy. Thanks in part to AdWords, in just the past two years the company has added 100 new homes to its listings and hired 16 full-time employees, and it brings on another 50 seasonal employees each year.

This week is National Small Business Week, and Ross will be with me on Capitol Hill in Washington today to share his story and help unveil something that means a tremendous amount to me: a new report detailing, for the first time ever, Google’s economic impact in all 50 states.

People think of Google first and foremost as a search engine, but it’s also an engine of economic growth. In our report, we’re announcing that in 2009 we generated a total of $54 billion of economic activity for American businesses, website publishers and non-profits. Over the years people have asked us whether we could quantify our economic impact on a state level, and we’re pleased to do that for the first time with this report, which you can download at google.com/economicimpact.

In a time of tighter budgets and a slow economic recovery, we’re glad to support so many small businesses and entrepreneurs across the country by helping them find new customers more efficiently and monetize their websites through targeted advertising.

Here’s a video from me and our Chief Economist, Hal Varian, with more background on where we get the numbers:

The report is filled with really wonderful stories about the direct economic impact that AdWords, AdSense, Google Grants and our search engine have across the country. These are the stories of entrepreneurs across the country growing their businesses with Google. And this morning Googlers are hosting events in 10 other cities across the country (Atlanta, Austin, Boston, Chicago, Detroit, New York, Oakland, Portland (OR), Raleigh and Seattle) to help share those stories. Ladies and gentlemen, start your economic engines!

Posted by Claire Hughes Johnson, Vice President, Global Online Sales

Read Full Post »

Agus Martowardojo terpilih menjadi Menteri Keuangan

Agus Martowardojo Punya Akseptabilitas Memadai

Ahmad Munjin

Agus Martowardojo
(IST)

INILAH.COM, Jakarta – Terpilihnya Agus Martowardojo sebagai menteri keuangan dinilai positif. Dirut Bank Mandiri itu memiliki akseptabilitas yang memadai di semua kalangan, politisi, pasar, birokrat dan pengusaha.

Pengamat ekonomi, David Sumual mengatakan, Agus Martowardodjo seorang profesional yang memiliki akseptabilitas politik yang memadai dibandingkan calon-calon lain yang pernah disebut media masa. Menurutnya, figur Agus sangat tepat karena yang paling penting persoalan sekarang adalah politik.

Akseptabilitas menjadi penting, lanjut David, karena program pemerintah harus jalan dan tidak terhalang proses politik di parlemen. “Karena itu, figur Agus cukup memadai jadi menteri keuangan,” katanya kepada INILAH.COM, di Jakarta, Rabu (19/5) malam.

Lebih jauh, David mengatakan, dari sisi personal, Agus juga cukup berhasil mereformasi organisasinya di Bank Mandiri. Sebelum masa kepemimpinannya, kinerja Bank Mandiri ‘babak belur’ dengan NPL (Non Performing Loan) yang mencapai di atas 10%. “Sekarang berhasil ditekan ke level normal, sehingga situasinya bisa berbalik positif,” imbuhnya.

Secara budaya pun, organisasi Bank Mandiri berkembang. David menegaskan, keberhasilan Agus di perbankan bisa menjadi kesempatan untuk mereformasi birokrasi di Kementerian Keuangan. Agus akan melanjutkan reformasi birokrasi yang sudah dilakukan Sri Mulyani. “Bagi Agus Marto, jika dia menginginkan sesuatu berubah, bisa dia ubah,” timpalnya.

Menurutnya, sosok Agus adalah orang yang siap dengan target dan dia persistance dengan target itu. Agus adalah sosok pekerja keras. “Dia juga jarang pulang kerja di bawah jam 12 malam,” ungkapnya.

Memang, pada saat dicalonkan menjadi Gubernur BI beberapa waktu lalu, dia ditolak DPR. Tapi, sekarang situasinya sudah berbeda sehingga tidak mengurangi akseptabilitas di parlemen. Sebab, saat itu koalisi pemerintah terpecah. “Sekarang koalisisi di parlemen sudah solid,” tandasnya.

Lebih jauh David mengatakan, Agus secara personal cukup fleksibel. Agus memiliki personal aproach yang baik ke parlemen. Agus menghargai wakil rakyat. Bukan berarti dia di bawah atau di atas tapi bisa berdialog dengan parlemen secara baik, untuk kepentingan bangsa. “Sebab, kalau tidak bisa kompromi itu yang susah. Bukan kompromi dalam hal negatif, tapi dialog secara bermartabat,” tuturnya.

Selama ini, dialog Menkeu-DPR, banyak dikeluhkan anggota dewan. Sebab, terkadang DPR merasa digurui. “Dari sisi pengalaman pun Agus sudah cukup lama dibandingkan calon lain yang pernah disebut media,” timpalnya.

Sementara itu, Fauzi Ikhsan, kepala ekonomi Standard Chartered Bank menilai sosok Agus Martowardojo bisa diterima pasar baik domestik maupun luar negeri. Sebab, Bank Mandiri yang dipimpinnya sudah go public dan memiliki investor swasta dan umum. “Karena itu, terpilihnya Agus sudah sesuai harapan baik investor lokal maupun luar negeri,” imbuhnya.

Menurut Fauzi, di kalangan pasar Agus Martowardojo dikenal berani. Dia berani menghadapi debitur kakap memiliki koneksi politik yang mengemplang utang. Agus Martowardojo berhasil memaksa mereka mencicil kembali utang-utangnya.

“Jadi, dilihat dari keberaniannya, dan track racord-nya di perbankan, selama didukung oleh jajaran eselon satu yang bersih, reformis, Agus Marto akan menjadi payung politik yang cukup kuat bagi reformasi di Kementerian Keuangan,” tambahnya.

Apalagi, wakil Menteri Keuangan adalah Anny Ratnawati, Dirjen Anggaran, yang sudah eselon satu dan membangun karirnya di pemerintahan. Sosoknya tidak bisa diragukan lagi bisa diterima di internal Kementerian Keuangan sendiri.

sumber : inilah.com

Read Full Post »

Walesa: Dunia Perlu Sistem Perekomian Sesuai Globalisasi

Jakarta (ANTARA News) – Salah seorang pemenang Nobel Perdamaian, Lech Walesa, mengatakan bahwa dunia perlu mendefiniskan sistem perekonomian yang cocok di era globalisasi ini.

Hal itu dikemukakan oleh mantan Presiden Polandia itu saat memberikan kuliah kepresidenan di Istana Negara, Rabu.

“Tentunya bukan yang saat ini, bukan komunisme atau kapitalisme dimana 10 persen orang menguasai 90 persen kekayaan dunia,” katanya, melalui bantuan penerjemah.

Walesa dengan menggunakan bahasa nasionalnya kemudian menjelaskan bahwa dunia harus mulai mencari sistem ekonomi yang tepat untuk mencegah terulangnya krisis serta timbulnya kekacauan.

Walesa yang melakukan lawatan 10 hari ke Indonesia sejak 8 Mei lalu memberikan “presidential lecture” dengan tema “Lessons from Democrati Changes in Poland and Eastern Europe and Their Implication for the New World of 21 Century”

Di antara lawatannya di Jakarta, Yogyakarta dan Bali, Walesa yang kini memimpin Institut Lech Walesa, menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Bali Democracy Institute di Universitas Udayana, Denpasar. Institut Lech Walesa telah menjalin kerja sama serupa dengan berbagai organisasi di Eropa dan Amerika Serikat dalam upaya untuk mendorong demokrasi.

Lech Walesa adalah peraih Nobel Perdamaian tahun 1983 saat Polandia masih dikuasai rezim komunis yang bersekutu dengan Uni Soviet. Pemerintah Polandia menandatangani satu perjanjian yang antara lain mengizinkan kegiatan serikat buruh independen dan menghentikan tindakan pengekangan maupun tekanan-tekanan terhadap anggota oposisi pro-demokrasi pada 31 Agustus 1980.

Dampak dari perjanjian itu, untuk pertama kali terbentuk suatu organisasi demokratik besar, Serikat Buruh Independen dan Bebas Solidarnosc (Solidaritas), di blok negara-negara komunis, dengan Lech Walesa sebagai pemimpinnya.

Namun, hal itu tak berlangsung lama. Rezim Komunis Soviet dan Pemerintah Polandia yang sehaluan tidak senang dengan berbagai kegiatan kelompok-kelompok independen termasuk Solidarnosc. Pada 13 Desember 1981 Pemerintah Polandia mengumumkan status negara dalam keadaan perang.
sumber: antaranews

Read Full Post »

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Triwulan I-2010 Meningkat 1,9 Persen

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Triwulan I-2010 Meningkat Sebesar 1,9 Persen (q-to-q)
Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada Triwulan I-2010 mencapai Rp1.498,7 triliun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 besarnya mencapai Rp558,1 triliun.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2010 dibandingkan Triwulan IV-2009, yang diukur dari kenaikan Produk Domestik Bruto (PDB) meningkat sebesar 1,9 persen (q-to-q). Pertumbuhan ini terjadi pada Sektor Pertanian, Sektor Keuangan-Real Estat-Jasa Perusahaan, Sektor Pengangkutan-Komunikasi, sektor Jasa-jasa, dan Sektor Perdagangan-Hotel-Restoran. Pertumbuhan tertinggi dihasilkan oleh sektor pertanian sebesar 18,1 persen, karena adanya musim panen tanaman padi pada Triwulan I-2010.

PDB Indonesia pada Triwulan I-2010 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2009 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 5,7 persen. Sektor perdagangan-hotel-restoran tumbuh sebesar 9,3 persen dan sekaligus merupakan sumber pertumbuhan terbesar (y-on-y) pada perekonomian Indonesia Triwulan I-2010.

Ditinjau dari segi penggunaan pada Triwulan I-2010 dibandingkan dengan Triwulan IV-2009, pengeluaran konsumsi rumah tangga secara riil meningkat sebesar 0,9 persen, sedangkan pengeluaran konsumsi pemerintah menurun 44,4 persen dan pembentukan modal tetap bruto menurun 2,3 persen. Demikian pula ekspor barang-jasa turun sebesar 4,1 persen dan impor barang-jasa turun sebesar 2,3 persen.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan I-2010 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2009 didukung oleh kenaikan pengeluaran konsumsi rumah tangga sebesar 3,9 persen, pembentukan modal tetap bruto sebesar 7,9 persen, dan juga surplus neraca perdagangan yaitu ekspor naik sebesar 19,6 persen dan impor 22,6 persen. Sementara komponen pengeluaran konsumsi pemerintah turun 8,8 persen.

Struktur perekonomian Indonesia secara spasial pada Triwulan I-2010 masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 57,8 persen, kemudian diikuti oleh Pulau Sumatra sebesar 23,6 persen, Pulau Kalimantan 9,5 persen, Pulau Sulawesi 4,4 persen, Bali Nusa Tenggara 2,8 persen, dan sisanya 1,9 persen di Maluku dan Papua.

source: bps

Read Full Post »

Sri Mulyani Mundur..lalu bagaimana Ekonomi Indonesia?

Pengumuman Bank Dunia yang menunujuk Sri Mulyani menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia, sangat menohok Bangsa Indonesia, ada yang menanggapi negatif yang menganggap ini intervendi Bank Dunia,tetapi ada juga yang menanggapi positif bahwa ada anak bangsa yang dipercaya lembaga dunia untuk duduk sebagai Direktur. Tapi dari itu semua satu yang patut dicatat bahwa ada atau tanpa Sri Mulyani Ekonomi Indonesia harus tetap berjalan..rakyat butuh kejesehateraan dan kehidupan yang lebih baik.

Saya tidak akan menyoroti kasus yang sedang menerpa Sri Mulyani yaitu Kasus Century, Kasus Pajak dll, tapi saya mencoba melihat apa yang telah dikerjakan Sri Mulyani dalam semasa menjabat Menteri. Sri Mulyani dipilih menjadi Menteri pada era kempemimpinan SBY dari kalangan Profesional, selain dikenal sebagai pengamat, beliau adalah seorang akademisi, dosen ekonomi UI, mantan Direktur Asia Pasifik IMF, dan menurut banyak kalangan mempunyai track recird yang baik.

Semasa kempimpinan Sri Mulyani.beliau banyak mendapat banyak penghargaan dari Lembaga-lembaga Internasional, seperti menteri Keuangan terbaik versi Emerging Market Forum dan Euromoney sehingga ada yang menganggap Sri Mulyani adalah titpan dari Lembaga Internasional..benarkah?
Maka Tak aneh jika Bank Dunia menunjuk Sri Mulayani Menjadi Direktur Pelasakna Bank Dunia karena dianggap beliau adalah titipan dari Lembaga Internasional..

Apakah Kinerjanya cukup memuaskan bagi kesehateraan rakyat Indonesia? Rakyat yang akan menilai, saat ini masih banyak rakyat yang hidup dalam garis kemiskinan..
Tapi ada pula presepsi ..Mundurnya Sri Mulyani menyebakan penurunan IHSG IDX dan Nilai Tukar Rupiah. Kita tunggu pegganti yang harus lebih baik dari beliau..

Read Full Post »

Apa..sih Pajak (Tax) itu..

Pajak atau Tax dalam bahasa Inggris  berasal dari bahasa Latin taxo; “Saya memperkirakan”, yang pada gilirannya dari Tango “Aku menyentuh” adalah untuk mengenakan biaya keuangan atau pungutan lainnya atas Wajib Pajak (individu atau badan hukum) oleh negara atau fungsional setara dengan negara, jika tidak melakukan kewajiban membayar pajak akan diberikan sangsi oleh negara.

Pajak juga dikenakan oleh banya entitas subnasional. Pajak terdiri dari pajak langsung atau pajak tidak langsung, dan dapat dibayar dengan uang atau sebagai setara tenaga kerjanya (sering kali tetapi tidak selalu tidak dibayar). Pajak dapat didefinisikan sebagai beban “berupa uang dibebankan pada individu atau pemilik properti untuk mendukung berjalannya pemerintahan dan pembangunan masyarakat”  Pajak. “bukan merupakan pembayaran atau sumbangan sukarela, tetapi kontribusi ditegakkan, memeras sesuai dengan kewenangan legislatif “dan” setiap kontribusi yang dipaksakan oleh [pemerintah …] apakah dengan nama tol, upeti, tallage, Gabel, impost, tugas, kebiasaan, cukai, subsidi, bantuan, penawaran, atau nama lain. “

Definisi hukum dan ekonomi definisi tentang pajak berbeda dalam ekonom tidak menganggap transfer banyak kepada pemerintah untuk pajak. Sebagai contoh, beberapa transfer ke sektor publik yang dibandingkan dengan harga. Contohnya termasuk biaya kuliah di universitas negeri dan biaya untuk utilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemerintah juga mendapatkan sumber daya dengan menciptakan uang (misalnya mencetak tagihan, dan koin minting), melalui karunia sukarela (misalnya, kontribusi untuk universitas negeri dan museum), dengan memberlakukan sanksi (misalnya,, denda lalu lintas), dengan meminjam, dan menyita kekayaan. Dari pandangan ekonom, pajak adalah non-pidana belum wajib transfer sumber daya dari sektor swasta ke sektor publik dikenakan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan tanpa mengacu pada manfaat khusus yang diterima.

Dalam sistem perpajakan modern, pajak yang dikenakan pada uang, tetapi dalam bentuk dan perpajakan korve merupakan ciri khas dari negara tradisional atau pra-kapitalis dan setara fungsional mereka. Metode perpajakan dan pengeluaran pemerintah menaikkan pajak sering sangat diperdebatkan dalam politik dan ekonomi. Koleksi Pajak dilakukan oleh sebuah badan pemerintah seperti Kanada Pendapatan Badan, Internal Revenue Service (IRS) di Amerika Serikat, atau Pendapatan Her Majesty’s dan Bea Cukai (HMRC) di Inggris. Ketika pajak tidak sepenuhnya dibayar, denda sipil (seperti denda atau perampasan) atau sanksi pidana (seperti penjara)  mungkin akan dikenakan kepada badan non-membayar atau individu.

 Sumber : wikipedia

Maksud dan efek
Dana yang disediakan oleh perpajakan telah digunakan oleh negara-negara dan setara fungsional mereka sepanjang sejarah untuk melaksanakan banyak fungsi. Beberapa di antaranya adalah pengeluaran untuk perang, penegakan hukum dan ketertiban umum, perlindungan hak milik, pekerjaan umum infrastruktur ekonomi (jalan, alat pembayaran yang sah, penegakan kontrak, dll),, rekayasa sosial, dan operasi dari pemerintah sendiri. Pemerintah juga menggunakan pajak untuk dana kesejahteraan dan pelayanan publik. Layanan tersebut dapat mencakup sistem pendidikan, sistem perawatan kesehatan, pensiun untuk orang tua, pengangguran manfaat, dan transportasi publik. Energi, air dan sistem pengelolaan sampah juga utilitas publik umum. Negara kolonial dan modernisasi juga telah menggunakan uang pajak untuk menarik atau memaksa produsen enggan subsisten ke ekonomi uang tunai.

Pemerintah menggunakan berbagai jenis pajak dan tarif pajak yang berbeda-beda. Hal ini dilakukan untuk mendistribusikan beban pajak antara individu-individu atau kelas dari populasi yang terlibat dalam kegiatan kena pajak, seperti bisnis, atau untuk mendistribusikan sumber daya antara individu atau kelas dalam populasi. Secara historis, kaum bangsawan yang didukung oleh pajak pada masyarakat miskin; modern sistem jaminan sosial dimaksudkan untuk mendukung orang miskin, orang cacat, atau pensiun oleh pajak pada mereka yang masih bekerja. Selain itu, pajak yang diterapkan untuk dana bantuan asing dan usaha militer, untuk mempengaruhi kinerja ekonomi makro ekonomi (strategi pemerintah untuk melakukan hal ini disebut kebijakan fiskal – lihat juga pembebasan pajak), atau untuk mengubah pola konsumsi atau pekerjaan dalam ekonomi, dengan membuat beberapa kelas transaksi lebih atau kurang menarik.

sistem perpajakan suatu negara seringkali merupakan cerminan dari nilai-nilai komunal atau / dan nilai-nilai mereka yang berkuasa. Untuk membuat sistem perpajakan, suatu bangsa harus membuat pilihan tentang distribusi beban pajak-yang akan membayar pajak dan seberapa banyak mereka akan membayar-dan bagaimana pajak dikumpulkan akan dibelanjakan. Di negara-negara demokratis di mana masyarakat memilih orang-orang yang bertugas menjalin sistem pajak, pilihan ini mencerminkan jenis masyarakat bahwa masyarakat dan / atau pemerintah ingin menciptakan. Di negara-negara di mana publik tidak memiliki sejumlah besar pengaruh terhadap sistem perpajakan, sistem yang mungkin lebih dari sebuah refleksi atas nilai-nilai mereka yang berkuasa.

sumber daya yang dikumpulkan dari masyarakat melalui pajak selalu lebih besar daripada jumlah yang dapat digunakan oleh pemerintah. Perbedaan ini disebut dengan biaya kepatuhan, dan termasuk misalnya biaya tenaga kerja dan biaya lainnya yang terjadi dalam mematuhi undang-undang pajak dan peraturan. Pengumpulan pajak untuk menghabiskan di tujuan tertentu, misalnya mengumpulkan pajak atas alkohol untuk membayar langsung untuk pusat rehabilitasi kecanduan alkohol, disebut hypothecation. Praktek ini sering tidak disukai oleh menteri keuangan, karena mengurangi kebebasan tindakan. Beberapa ahli teori ekonomi menganggap konsep yang akan secara intelektual tidak jujur karena (dalam realitas) uang fungible. Selain itu, sering terjadi bahwa pajak atau cukai awalnya dikenakan untuk mendanai beberapa program pemerintah tertentu kemudian dialihkan untuk mendanai pemerintah umum. Dalam beberapa kasus, pajak tersebut dikumpulkan dengan cara-cara mendasar tidak efisien, untuk jalan tol misalnya.

Beberapa ekonom, terutama ekonom neo-klasik, berpendapat bahwa pajak semua menciptakan distorsi pasar dan menghasilkan inefisiensi ekonomi. Oleh karena itu mereka berusaha untuk mengidentifikasi jenis sistem pajak yang akan mengurangi distorsi ini. Juga, salah satu tugas setiap pemerintah yang paling mendasar adalah untuk mengatur kepemilikan dan penggunaan tanah di wilayah geografis atas yang berdaulat, dan dianggap ekonomis efisien bagi pemerintah untuk memulihkan untuk kepentingan publik nilai tambahan menciptakan dengan menyediakan layanan ini unik .

Karena pemerintah juga menyelesaikan sengketa komersial, terutama di negara-negara dengan hukum, argumen yang serupa kadang-kadang digunakan untuk membenarkan pajak penjualan atau pajak pertambahan nilai. Lain-lain (misalnya libertarian) berpendapat bahwa sebagian besar atau semua bentuk pajak karena disengaja mereka (dan karena itu akhirnya memaksa / kekerasan) alam bermoral. Pandangan anti-pajak yang paling ekstrem adalah anarko-kapitalisme, di mana penyediaan semua layanan sosial harus secara sukarela dibeli oleh orang (s) dengan mereka.

Read Full Post »